FPP menilai Ketum PSSI Djohar Arifin sudah tidak menjalankan organisasi sesuai dengan statuta yang berlaku. Karenanya, sebanyak 452 anggota PSSI sepakat menggelar Rapat akbar Sepakbola Nasional (RASN) yang bertempat di Hotel Pullman, Jakarta, Minggu (18/12) malam.
Menurut keterangan FPP, rezim Djohar dinilai gagal menjalankan amanah dan lebih mementingkan kepentingan kelompoknya dibanding kepentingan sepak bola nasional. Untuk itu, untuk menyelamatkan persepakbolaan nasional, harus segera dilaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB). Demikian surat pernyataan sikap yang dibacakan oleh perwakilan FPP dan diserahkan kepada Ketua FPP, Dwi Irianto, semalam.
FPP akan mengirimkan hasil rapat yang mengingkan adanya KLB kepada PSSI pada hari Selasa (20/12) dan meminta kepada PSSI untuk merespon surat tersebut paling lamban tanggal 23 Desember 2011.
Sebelum KLB digelar, forum menyepakati pembentukan Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) yang diketuai anggota Exco PSSI Toni Apriliani. Sedangkan, anggotanya adalah Erwin Dwi Budiawan, La Nyalla Mattalitti, Roberto Rouw (Exco PSSI), Sumaryoto, FX Hadi Rudyatmo, Dodi Alex Nurdin dan Benny Dollo.
KPSI diminta untuk menyelenggarakan KLB dengan agenda memilih Ketum dan Waketum PSSI yang baru paling lambat 30 Maret 2012. Serta meminta kepada PSSI untuk merespon surat keputusan hasil RASN ini selambat-lambatnya 23 Desember 2011.
Penyataan sikap tersebut langsung direspon oleh pimpinan sidang melalui Wakil Ketua FPP, Hardi Hasan yang merupakan Pimpinan Sidang yang menyatakan mendukung keinginan tersebut.
"Dengan menimbang dan memperhatikan keinginan peserta untuk menyelamatkan kondisi persepakbolaan nasional. Maka KLB adalah harga mati, untuk mengganti Ketua Umum PSSI yang tidak lagi mengemban amanah anggota," ujar Hardi Hasan yang juga Ketua Pengprov DKI Jakarta.
PSSI harus memenuhi tuntutan para anggotanya yang tergabung di FPP. Jika, PSSI tidak menggubrisnya, maka KPSI akan mengambil alih penyelenggaraan Kongres Luar Biasa.
